Membangun Bangsa, Membangun Cita-cita




Ketika seluruh dunia tahu bahwa pendidikan di Indonesia merosot akseleratif yang sangat tajam dalam lima (teruama tiga) dekade terakhir, khususnya lembaga pendidikan tinggi yang terbaik pun ternyata


hanya mampu menduduki peringkat yang lebih rendah dari negara kecil seperti Hongkong. Menyamai Hongkong, Jepang, Eropa , Amerika Serikat, atau negara manapun,
bukan alasan dikembangkannya pendidikan nasional. Jauh dari sebuah mission sacre. Mengalahkan semua negara di dunia ini pun, bukan ukuran keberhasilan pendidikan di Indonesia. Tidak sekarang dan tidak kapan pun.

Ukuran keberhasilan pendidikan di Indonesia ialah sejauh mana pendidikan nasional merupakan usaha yang relevan ditinjau dari amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana pendidikan mendatangkan kesejahteraan pada bangsa ini. Sejauh mana pendidikan berhasil membangun sebuah bangsa yang bermartabat, kokoh dan maju. Selama itu tidak tercapai, pendidikan nasional tidak bermakna apa-apa dan tidak patut dibanggakan, di peringkat mana pun letaknya dalam perbandingan dengan negara mana pun di dunia ini. Inilah yang sering menjebak para birokrat pendidikan ketika mereka bertekad memperbaiki pendidikan di Indonesia. Kecenderungannya segera menerapkan ukuran atau konvensi yang sempat dicontohkan dari luar negeri.

Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah yang terbukti begitu baik, baik di negara maju kemudian ditanam di Indonesia, tidak tumbuh sesubur benih asli karena yang dicontoh hanya bentuk lahirnya, tidak melalui penciptaan iklim dan ekologi yang kondusif. Sekarang, Kurikulum Berbasis Kompetensi lebih banyak menghasilkan kebingungan karena makna dan relevansi kompetensi kurikuler belum dipahami dalam konteks kehidupan. Penentuan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen diperhitungkan sebagai yang paling wajar hanya dengan melihat pendanaan pendidikan negara-negara lain yang sudah lebih baik, tetapi tanpa terlabih dahulu menetapkan peruntukannya dalam memberdayakan pendidikan dalam sebuah dimensi waktu.

Sejarah pendidikan di Indonesia merekam, tidak sedikit usaha pemerintah memperbarui pendidikan dengan sejumlah konsep dan praksis modern yang diambil dari begitu banyak sumber dari luar negeri. Kebijakan tersebut kemudian disosialisasikan, ditatarkan, dilembagakan, didanai, dipertahankan, diujicobakan, bahkan diinstruksikan, dan tentu saja diproyekkan. Terlau banyak usaha yang sudah dikenal di masa lalu untuk diketahui dan dikenang, tetapi sampai saat ini tidak ada satu pun usaha pembaruan yang benar-benar membarui dan terus membarui.

Begitu banyak yang telah dilakukan. Pemerintah tidak pernah tinggal diam; begitu banyak yang kita biayai, dan begitu banyak yang telah kita hasilkan. Semua atas nama pendidikan bangsa. Bukankah sekarang makin banyak sekolah, makin banyak banyak guru, makin banyak lulusan, makin banyak apa yang bisa kita perbanyak? Kita diyakinkan dari laporan-laporan tahunan resmi tentang kemajuan pendidikan dari hari ke hari. Pertumbuhan kuantitatif mengesankan. Tetapi sekarang, bila kita berhenti sejenak lalu bertanya apakah yang banyak itu yang baik, apakah yang semakin banyak itu semakin baik. Apakah pencapaian itu sudah berkualitas meningkatkan mutu kehidupan. Apah sudah relevan untuk masa depan. Kalau kita ragu-ragu menjawab untuk apa memperjuangkan pendidikan gratis kalau tidak bermutu? Buat apa kita berbicara mutu kalau tidak konstitusional?

Kalau bangsa ini terlalu lama dan lebih lama lagi miskin, lebih lama lagi bodoh, lebih lama lagi kacau, lbih lama lagi ketakutan, labih lama lagi kecewa, lebih lama lagi marah, lebih lama lagi tanpa arah, tanpa pertimbangan harga diri, tanpa harapan masa depan, maka sebentar lagi bahkan sekarang pun mulai bermunculan fenomena moralitas kemiskinan, perilaku bodoh, sikap hidup tidak peduli terhadap apa pun dan siapa pun, termasuk terhadap budaya, hukum, dan agama. Di saat itu, pendidikan sudah semakin tidak berdaya. Itulah masanya tidak ada lagi yang peduli pada kehidupan yang bermoral dan etestik. Itulah masanya bangsa ini mengalami proses self destruction, self annihilation, penghancuran diri sendiri. Hancur sebagai sebuah konsekuensi bukan karena sesuatu dari luar tetapi karena dari dalam diri sendiri.

Banyak orang mengira jalan keluar yang cepat dan tepat untuk keluar dari impasse – sebuah kata yang kedengaran lebih indah dari mengatakan berada di dalam kebuntuan – itu adalah segera merumuskan kurikulum yang baru, menerapkan cara mengajar dan mengvealuasi yang lain, mengubah pola pengelolaan, menambah besaran anggaran pendidikan, mengganti pejabat yang handal, menghasilkan berbagai peraturan baru, dan menunjuk seorang menteri baru yang benar-benar profesional di bidang pendidikan. Bahwa semua itu pasti berdampak positif bagi perkembangan pendidikan, cepat atau lambat, tidak dapat diingkari. Paling sedikit itulah yang diharapkan.

Akan tetapi saat ini, bukan semua itu yang menjadi persoalan utama. Yang mula-mula dan selalu dibutuhkan adalah kejelasan dasar dan hakikat pendidikan pada umumnya, pendidikan nasional khususnya. Kurikulum, ujian akhir nasional, akreditasi, sertifikasi, dan berbagai inovasi serta serangkaian intervensi lainnya harus dilihat sebagai konsekuensi, implikasi, atau akibat dari titik tolak yang mendasari. Falsafah pendidikan tidak pernah disusun atau disesuaikan dengan strategi kurikuler, tetapi sebaliknya yang harus terjadi. Seberapa jauh kita bervisi bersumber dari amanah mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana kita dapat mengharapkan pelaku pendidikan di lapangan berhasil turut mewujudkan amanah itu, kalau secara rasional, kita tidak pernah memahami dan menyepakati apa yang dimaksud dengan kehidupan bsang yang cerdas. Belum lagi kita perhitungkan berbagai dasar pertimbangan yang lain, yang bersifat geopolitis, sosio kultural, psikologis, dan historis.

Agaknya, mungkin karena persoalan dasar dan hakikat pendidikan dianggap tidak berfaedah dalam kehidupan para pelaku pendidikan, atau karena tidak menarik perhatian pelaku politik sebab tidak mempunyai nilai jual, atau dianggap karena secara umum amanah konstitusi sudah ada, kita terlena tidak berbuat apa-apa. Inilah yang kemudian yang menimbulkan masalah yang sangat ironis. Mungkin sekali, satu-satunya konstitusi di dunia yang secara eksplisit menugaskan pencerdasan kehidupan bangsa adalah konstitusi Indonesia. Hebat! Tetapi dari pengalaman 60-an tahun berbangsa mengapa sampai saat ini masih terjadi pembodohan.

Wallahu a'lam
Dari berbagai sumber

Subscribe to receive free email updates: